Mataram, 17 Juli 2025 – Publik sempat dibuat bertanya-tanya ketika jumlah desa rekomendasi dalam Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 secara nasional menurun tajam menjadi hanya 761 desa, dibanding 1.021 desa pada tahun 2022 dan 2023. Tak sedikit yang menduga adanya kesalahan cetak atau ketidaksesuaian data yang dipublikasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Namun setelah dikonfirmasi, data tersebut memang valid dan resmi sebagaimana tercantum dalam situs idm.kemendesa.go.id (view/detil/3/publikasi). Penurunan ini bukanlah akibat dari kekeliruan teknis, melainkan karena adanya perubahan kebijakan, strategi pembangunan, serta dinamika status desa itu sendiri.
📌 Mengapa Jumlah Desa Rekomendasi Berkurang?
Menurut analisis tim Pantau SID, terdapat beberapa faktor yang sangat mungkin menjelaskan perbedaan tersebut:
1. Penyempurnaan Kriteria Penentuan Rekomendasi
- Pemerintah pusat kemungkinan melakukan penyesuaian atau penyaringan lebih ketat terhadap desa-desa yang benar-benar memerlukan intervensi program prioritas.
2. Perbaikan Status Desa
- Seiring waktu, banyak desa yang mengalami peningkatan status dari “Tertinggal” atau “Berkembang” menjadi “Maju” atau “Mandiri”, sehingga tidak lagi dimasukkan dalam daftar rekomendasi.
3. Fokus Program pada Desa Sangat Prioritas
- Pemerintah mungkin sedang mengubah strategi menjadi lebih fokus ke desa-desa yang sangat membutuhkan, dengan pendekatan intensif dan mendalam.
📊 Analitik IDM NTB: Bukti Nyata Kemajuan
Menariknya, di tengah penurunan nasional ini, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) justru menunjukkan kemajuan signifikan. Data resmi dari pantau.desasmart.id (Analitik IDM 2024) mencatat bahwa dari 1.015 desa di NTB:
Tidak ada satu pun desa berstatus Tertinggal atau Sangat Tertinggal
Sebagian besar desa berada dalam status Maju dan Mandiri
Kabupaten Lombok Timur memimpin dengan 140 desa Mandiri dari total 239 desa
⚠️ Kurangnya Pemahaman Jadi Sumber Kesimpangsiuran
Penurunan angka rekomendasi ini sempat memicu kebingungan di kalangan pemerhati pembangunan desa dan bahkan aparat desa sendiri. Banyak yang belum memahami bahwa:
> “Jumlah desa rekomendasi IDM bukanlah jumlah total desa di Indonesia, melainkan hanya desa yang dipilih untuk diintervensi khusus berdasarkan kondisi tertentu.”
Dengan kata lain, turunnya jumlah rekomendasi bukan berarti desa-desa tersebut diabaikan, melainkan bisa jadi karena desa-desa tersebut telah naik kelas.
✅ Kesimpulan dan Imbauan
Pemerintah daerah dan desa perlu:
Memastikan pemahaman yang utuh terhadap makna data rekomendasi IDM
Tidak terburu-buru menyimpulkan adanya kesalahan data, karena angka tersebut telah melalui proses validasi dan kebijakan nasional
Menggunakan data IDM sebagai dasar perencanaan, bukan sekadar laporan, agar pembangunan desa lebih tepat sasaran
Ke depan, transparansi data dan edukasi publik terhadap istilah dan indikator pembangunan desa sangat penting agar tidak terjadi salah tafsir yang mengganggu semangat kolaborasi dalam membangun desa.