Selama ini, desa kerap diposisikan hanya sebagai objek kebijakan. Padahal, desa adalah fondasi utama dalam membangun data kependudukan yang akurat dan bermartabat. Di sinilah segala sesuatu bermula—anak lahir, penduduk meninggal, warga berpindah, keluarga berjuang. Semua peristiwa itu terjadi di desa, dan hanya desa yang benar-benar tahu.
Pemerintah Desa bukan sekadar pelaksana administrasi. Mereka adalah produsen data pertama dan paling sahih. Ketika data dari desa lemah, seluruh bangunan kebijakan akan pincang. Program bantuan bisa salah sasaran, pembangunan bisa meleset, dan pelayanan publik bisa tak menyentuh yang benar-benar membutuhkan.
Sayangnya, peran krusial ini belum diiringi dengan penguatan nyata. Banyak desa masih bekerja dalam keterbatasan: sistem informasi yang seadanya, SDM yang belum didukung pelatihan memadai, dan minimnya dukungan anggaran. Ironis, padahal semua pembangunan nasional bersandar pada data yang mereka hasilkan.
Sudah saatnya pandangan itu diubah. Pemerintah Desa harus ditempatkan sebagai garda terdepan dalam sistem satu data nasional. Bukan pelengkap, tapi penentu arah. Bukan pengekor, tapi penggerak utama.
Kalau kita ingin membangun Indonesia dari pinggiran, maka perkuatlah desa—bukan hanya jalannya, jembatannya, atau bangunannya. Tapi yang paling utama: kuatkan sistem datanya. Karena dari sanalah, masa depan negeri ini disusun.
Desa bicara, Indonesia mendengar.