Artikel

Berikut adalah kronologi perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) berdasarkan data yang tersedia dan dapat dilengkapi untuk dijadikan buku, artikel, atau dokumen advokasi. (Oleh : Muhammad Ungang) Kronologi Perjuangan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa 1. Awal Gagasan – Era 1990-an 1999: Wacana pemekaran Pulau Sumbawa menjadi provinsi mulai muncul di ruang-ruang diskusi tokoh-tokoh masyarakat dan akademisi,

Indikator penilaian Lomba Desa CANTIK (Cinta Statistik) umumnya mengacu pada panduan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyelenggarakan program tersebut. Berikut adalah indikator penilaian utama yang digunakan dalam lomba Desa CANTIK: 1. Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola Statistik Pembentukan dan keberfungsian Forum Satu Data tingkat desa. Keberadaan Peraturan Desa (Perdes) terkait tata kelola data. Struktur

Selama ini, desa kerap diposisikan hanya sebagai objek kebijakan. Padahal, desa adalah fondasi utama dalam membangun data kependudukan yang akurat dan bermartabat. Di sinilah segala sesuatu bermula—anak lahir, penduduk meninggal, warga berpindah, keluarga berjuang. Semua peristiwa itu terjadi di desa, dan hanya desa yang benar-benar tahu. Pemerintah Desa bukan sekadar pelaksana administrasi. Mereka adalah produsen

Oleh: Muhammad Ungang Pegiat OpenSID Kabupaten Sumbawa Di setiap zaman, selalu ada fase di mana manusia berjalan dalam kegelapan: gelap karena kebodohan, gelap karena ketertindasan, gelap karena tidak adanya akses pada ilmu pengetahuan, keadilan, dan kemajuan. Namun sejarah juga mencatat, bahwa setiap zaman gelap selalu melahirkan cahaya. Cahaya itu datang dalam rupa utusan, pemikir, dan

Dalam visi besar Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, salah satu misi utamanya adalah “membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”. Misi ini bukan sekadar slogan—ia menuntut perangkat nyata yang bisa diandalkan untuk menata pembangunan desa secara partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan. Salah satu alat strategis yang

Pendahuluan OpenSID adalah Sistem Informasi Desa berbasis open-source yang banyak digunakan oleh desa-desa di Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan pelayanan publik. Agar dapat diakses secara luas oleh warga, OpenSID perlu di-onlinekan dengan domain dan hosting. Berikut adalah gambaran biaya yang diperlukan untuk mengonlinekan OpenSID. 1. Biaya Domain per Tahun Domain adalah alamat website desa di

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman yang menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjalankan berbagai kegiatan dan tugas di pemerintahan desa. Tujuan utama penerapan SOP adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan secara konsisten, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia, SOP pemerintah desa biasanya mencakup berbagai aspek, antara lain: Administrasi dan Manajemen

Usulan Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Sumbawa: Mendorong Digitalisasi Pemerintahan Desa Oleh: Muhammad Ungang Pendahuluan Dalam era digital saat ini, transformasi teknologi menjadi kebutuhan mendesak, termasuk dalam tata kelola pemerintahan desa. Digitalisasi administrasi desa melalui Sistem Informasi Desa (SID) dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik. Namun, hingga kini, belum terdapat pembahasan spesifik mengenai