๐๐ข๐ณ๐ช ๐ฑ๐ฆ๐ญ๐ข๐ฏ๐ต๐ช๐ฌ๐ข๐ฏ, ๐ฑ๐ฆ๐ฏ๐ข๐ต๐ข๐ข๐ฏ ๐ฃ๐ช๐ณ๐ฐ๐ฌ๐ณ๐ข๐ด๐ช, 12 ๐ฑ๐ณ๐ฐ๐จ๐ณ๐ข๐ฎ ๐ถ๐ฏ๐จ๐จ๐ถ๐ญ๐ข๐ฏ, ๐ฑ๐ฆ๐ฎ๐ฃ๐ข๐ฏ๐จ๐ถ๐ฏ๐ข๐ฏ ๐ช๐ฏ๐ง๐ณ๐ข๐ด๐ต๐ณ๐ถ๐ฌ๐ต๐ถ๐ณ, ๐๐๐๐, ๐ฉ๐ช๐ฏ๐จ๐จ๐ข ๐ฃ๐ข๐จ๐ข๐ช๐ฎ๐ข๐ฏ๐ข ๐ฎ๐ข๐ด๐บ๐ข๐ณ๐ข๐ฌ๐ข๐ต ๐ฎ๐ฆ๐ฏ๐ช๐ญ๐ข๐ช ๐ฌ๐ช๐ฏ๐ฆ๐ณ๐ซ๐ข ๐ฑ๐ฆ๐ฎ๐ฆ๐ณ๐ช๐ฏ๐ต๐ข๐ฉ ๐ฎ๐ฆ๐ฏ๐ซ๐ฆ๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐ฅ๐ถ๐ข ๐ต๐ข๐ฉ๐ถ๐ฏ ๐ฑ๐ฆ๐ณ๐ต๐ข๐ฎ๐ข.
๐๐ข๐ต๐ข๐ต๐ข๐ฏ: ๐ข๐ณ๐ต๐ช๐ฌ๐ฆ๐ญ ๐ช๐ฏ๐ช ๐ฎ๐ฆ๐ณ๐ถ๐ฑ๐ข๐ฌ๐ข๐ฏ ๐ฑ๐ฆ๐ฏ๐ฆ๐ญ๐ถ๐ด๐ถ๐ณ๐ข๐ฏ ๐ฃ๐ฆ๐ณ๐ฃ๐ข๐ด๐ช๐ด ๐ฅ๐ฐ๐ฌ๐ถ๐ฎ๐ฆ๐ฏ ๐ฑ๐ฆ๐ฎ๐ฆ๐ณ๐ช๐ฏ๐ต๐ข๐ฉ, ๐ฅ๐ข๐ต๐ข ๐ฑ๐ฆ๐ณ๐ฆ๐ฏ๐ค๐ข๐ฏ๐ข๐ข๐ฏ ๐ฅ๐ข๐ฏ ๐ข๐ฏ๐จ๐จ๐ข๐ณ๐ข๐ฏ, ๐ฉ๐ข๐ด๐ช๐ญ ๐ด๐ถ๐ณ๐ท๐ฆ๐ช, ๐ด๐ฆ๐ณ๐ต๐ข ๐ฑ๐ฆ๐ฎ๐ฃ๐ฆ๐ณ๐ช๐ต๐ข๐ข๐ฏ ๐บ๐ข๐ฏ๐จ ๐ฅ๐ข๐ฑ๐ข๐ต ๐ฅ๐ช๐ท๐ฆ๐ณ๐ช๐ง๐ช๐ฌ๐ข๐ด๐ช ๐ฉ๐ช๐ฏ๐จ๐จ๐ข 26 ๐๐ฆ๐ฑ๐ต๐ฆ๐ฎ๐ฃ๐ฆ๐ณ 2026.
Oleh : Redaksi DESA SMART
Ketika Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. dan Drs. H. Mohamad Ansori dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa pada 20 Februari 2025, keduanya menerima mandat politik dari hasil Pilkada Sumbawa 2024.
Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa, pasangan JarotโAnsori memperoleh 102.923 suara atau sekitar 39,33 persen dari total suara sah. Angka tersebut merupakan perolehan tertinggi di antara empat pasangan calon.
Namun setelah pelantikan, mandat politik berubah menjadi mandat pemerintahan.
Ukuran keberhasilan tidak lagi semata-mata tentang kemenangan dalam pemilu, melainkan tentang bagaimana pemerintahan bekerja, bagaimana anggaran digunakan, bagaimana program dilaksanakan, dan sejauh mana masyarakat merasakan perubahan.
Karena itu, pertanyaan yang lebih relevan setelah sekitar satu tahun tujuh bulan pemerintahan berjalan adalah:
Apa yang telah dilakukan?
Apa yang sudah berubah?
Dan apa yang masih harus dituntaskan?
Tulisan ini mencoba membaca pertanyaan tersebut berdasarkan data dan dokumen yang tersedia.
๐๐๐ฅ๐ ๐ฃ๐๐๐๐ก๐ง๐๐๐๐ก ๐ ๐๐ก๐จ๐๐จ ๐๐ข๐ก๐ฆ๐ข๐๐๐๐๐ฆ๐ ๐ฃ๐๐ ๐๐ฅ๐๐ก๐ง๐๐๐๐ก
JarotโAnsori resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada 20 Februari 2025 bersama kepala daerah hasil Pilkada 2024 lainnya.
Sesaat setelah pelantikan, Jarot menyampaikan bahwa pemerintahannya akan melakukan koordinasi dan konsolidasi serta mengambil langkah cepat untuk program jangka pendek.
Tetapi pemerintahan baru tidak memulai dari halaman kosong.
APBD 2025 pada dasarnya telah disusun sebelum pasangan JarotโAnsori dilantik. Karena itu, perubahan arah pembangunan tidak dapat dilakukan sekaligus dalam beberapa bulan pertama.
Hal tersebut kemudian menjadi salah satu alasan mengapa implementasi 12 program unggulan baru terlihat lebih nyata melalui Perubahan APBD 2025 dan kemudian diperluas pada APBD 2026.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa pada November 2025 menjelaskan bahwa visi-misi JarotโAnsori mulai diimplementasikan secara bertahap melalui APBD Perubahan 2025 dan diproyeksikan berjalan lebih penuh pada 2026.
Dengan demikian, membaca 100 hari pertama pemerintahan sebagai ukuran pelaksanaan seluruh janji politik juga perlu dilakukan secara hati-hati.
๐ฉ๐๐ฆ๐ ๐ฃ๐ข๐๐๐ง๐๐ ๐ ๐๐ก๐๐๐๐ ๐๐ข๐๐จ๐ ๐๐ก ๐ฃ๐๐ ๐๐๐ก๐๐จ๐ก๐๐ก
Pada 6 Maret 2025, Bupati Jarot menyampaikan visi dan misi pemerintahan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa.
Visinya adalah:
โTerwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera.โ
Visi tersebut diterjemahkan ke dalam lima misi pembangunan yang mencakup sumber daya manusia dan sosial budaya, pemerintahan dan birokrasi, lingkungan dan infrastruktur, perekonomian, serta kesejahteraan masyarakat.
Visi dan misi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025โ2029.
Dokumen tersebut menjadi instrumen utama perencanaan pembangunan lima tahunan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa juga mencantumkan Perda Nomor 3 Tahun 2025 sebagai Perda tentang RPJMD Tahun 2025โ2029.
Artinya, pemerintahan JarotโAnsori tidak hanya memiliki janji politik, tetapi juga memiliki dokumen perencanaan yang memuat program, sasaran dan indikator pembangunan.
Di sinilah proses evaluasi publik sebenarnya dapat dimulai.
๐๐จ๐ ๐๐๐๐๐ฆ ๐ฃ๐ฅ๐ข๐๐ฅ๐๐ ๐จ๐ก๐๐๐จ๐๐๐ก
Pemerintah Kabupaten Sumbawa secara resmi mencantumkan 12 program unggulan pemerintahan JarotโAnsori, yaitu:
1. Penampungan air hujan, cek dam dan sumur bor sebagai sumber irigasi pertanian.
2. Peningkatan pendapatan daerah hingga 50 persen.
3. Peningkatan jaringan jalan mantap hingga 80 persen.
4. Penciptaan tenaga kerja unggul dan mandiri.
5. Industrialisasi produk unggulan daerah dan peningkatan investasi.
6. Satgas pengamanan harga benih, pupuk, gabah dan jagung.
7. Perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
8. Insentif bagi imam masjid, guru ngaji dan pemuka agama hingga tingkat dusun.
9. Bantuan modal bagi pelaku UMKM dan pendampingan entrepreneur milenial.
10. Penataan lingkungan dan tata kota serta peningkatan sarana olahraga dan rekreasi.
11. Peningkatan tambahan penghasilan ASN.
12. Siswa sehat bergizi dan Kartu Sumbawa Pintar.
Dua belas program ini menarik karena menyediakan sejumlah indikator yang relatif konkret untuk dipantau masyarakat.
๐ฃ๐๐ก๐๐ง๐๐๐ก ๐๐๐ฅ๐ข๐๐ฅ๐๐ฆ๐: ๐ด๐ต ๐ฃ๐๐๐๐๐๐ง ๐๐๐ ๐จ๐ง๐๐ฆ๐
Salah satu langkah awal yang cukup terlihat adalah penataan birokrasi.
Pada 1 Agustus 2025, Bupati Jarot melantik 89 pejabat struktural.
Komposisinya terdiri atas 14 pejabat pimpinan tinggi pratama, 54 pejabat administrator dan 21 pejabat pengawas. Pelantikan tersebut ditetapkan melalui SK Bupati Sumbawa Nomor 833 Tahun 2025.
Bupati menyatakan mutasi dilakukan untuk kepentingan organisasi dan pelayanan publik serta membantah adanya tekanan politik atau intervensi tim sukses.
Sebelumnya memang muncul pemberitaan mengenai isu jual beli jabatan dan keberadaan โtim bayanganโ. Namun isu tersebut merupakan tuduhan atau informasi yang beredar, bukan fakta yang dapat diperlakukan sebagai kesimpulan tanpa pembuktian.
Yang dapat diverifikasi adalah:
Mutasi terjadi.
Jumlah pejabat yang dilantik adalah 89 orang.
Alasan yang disampaikan pemerintah adalah kebutuhan organisasi dan pelayanan publik.
Sedangkan penilaian terhadap kualitas penataan birokrasi membutuhkan indikator yang lebih luas daripada sekadar jumlah pejabat yang dimutasi.
๐ช๐ง๐ฃ: ๐๐๐ฃ๐๐๐๐ก ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฐ ๐ฌ๐๐ก๐ ๐๐๐ฅ๐จ๐ฆ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐ก๐๐๐ก ๐๐ข๐ก๐ง๐๐๐ฆ
Pada Mei 2025, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2024.
BPK RI Perwakilan NTB mencatat LHP atas LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dengan opini WTP, bernomor 157/LHP/XIX.MTR/05/2025 dan bertanggal 23 Mei 2025.
Opini tersebut merupakan WTP ke-11 Kabupaten Sumbawa.
Tetapi terdapat satu konteks yang sangat penting.
LKPD yang diperiksa adalah Tahun Anggaran 2024.
Sementara JarotโAnsori baru dilantik pada Februari 2025.
Karena itu, WTP tersebut tidak tepat jika seluruhnya dianggap sebagai hasil pemerintahan JarotโAnsori.
Dalam pemberitaan saat menerima WTP, Jarot sendiri mengakui adanya fondasi yang telah dibangun pemerintahan sebelumnya.
Bagi pemerintahan baru, WTP tersebut lebih tepat dibaca sebagai titik awal tata kelola keuangan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.
๐ฃ๐๐ฅ๐ง๐๐ก๐๐๐ก: ๐๐๐ฅ ๐ ๐๐ก๐๐๐๐ ๐ฃ๐ฅ๐๐ข๐ฅ๐๐ง๐๐ฆ
Program pertama JarotโAnsori menempatkan air sebagai persoalan penting dalam pembangunan pertanian.
Hingga Juni 2026, Bapperida melaporkan pembangunan dan rehabilitasi berbagai infrastruktur pertanian.
Data yang dipublikasikan menunjukkan terdapat pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi pada 52 ruas, Jaringan Irigasi Air Tanah, rehabilitasi jaringan utama, embung, serta infrastruktur pendukung lainnya.
Total dukungan anggaran yang dilaporkan mencapai sekitar Rp119,55 miliar, berasal dari APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
Pada tahap sebelumnya, pemerintah juga mencatat pembangunan 12 unit check dam, 27 unit jaringan irigasi usaha tani, 3.875 meter irigasi perpipaan, 14 sumur bor, 74 sumur dangkal dan 40 mesin pompa.
Namun pembangunan fisik bukanlah ukuran akhir.
Output-nya adalah infrastruktur.
Outcome-nya harus terlihat pada:
bertambahnya luas tanam,
meningkatnya indeks pertanaman,
berkurangnya risiko gagal panen,
dan pada akhirnya meningkatnya pendapatan petani.
Karena itu, dampak program ini masih perlu dibaca melalui data pertanian beberapa tahun ke depan.
๐๐๐๐๐ก: ๐ง๐๐ฅ๐๐๐ง ๐ด๐ฌ ๐ฃ๐๐ฅ๐ฆ๐๐ก ๐ ๐๐ฆ๐๐ ๐๐๐จ๐
Program jalan menjadi salah satu indikator paling mudah dibandingkan antara target dan kondisi aktual.
Pemerintah menargetkan kemantapan jalan kabupaten mencapai 80 persen.
Namun data hingga Juni 2026 menunjukkan tingkat kemantapan jalan baru 54,11 persen.
Komposisinya terdiri atas sekitar 50,49 persen jalan dalam kondisi baik dan 3,62 persen dalam kondisi sedang. Sementara 3,72 persen rusak ringan dan 42,17 persen masih dalam kondisi rusak berat.
Artinya, terdapat selisih sekitar 25,89 poin persentase antara capaian 54,11 persen dan target 80 persen.
Angka ini tidak berarti pembangunan jalan tidak berjalan.
Tetapi menunjukkan bahwa target 80 persen masih membutuhkan pekerjaan besar.
Pada September 2026, kondisi jalan kembali menjadi salah satu perhatian DPRD. Fraksi DemokratโPPP Pembangunan meminta peningkatan belanja modal untuk memperbaiki ruas jalan rusak, terutama menjelang musim penghujan.
Dengan demikian, jalan merupakan salah satu indikator yang sangat layak dipantau publik setiap tahun.
๐ฃ๐๐ก๐๐๐ฃ๐๐ง๐๐ก ๐๐๐๐ฅ๐๐: ๐ ๐๐ฆ๐๐ ๐๐๐ ๐ง๐๐ก๐ง๐๐ก๐๐๐ก ๐๐๐ฆ๐๐๐
Salah satu janji politik JarotโAnsori adalah meningkatkan pendapatan daerah hingga 50 persen.
Dalam perubahan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah meningkat dari sekitar Rp1,89 triliun menjadi Rp1,94 triliun, atau bertambah Rp45,83 miliar.
PAD ditargetkan sekitar Rp251,59 miliar.
Namun struktur fiskal Sumbawa menunjukkan bahwa transfer pemerintah masih mendominasi pendapatan.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp1,92 triliun, terdiri antara lain dari PAD Rp269,78 miliar dan pendapatan transfer sekitar Rp1,64 triliun.
Data ini memperlihatkan bahwa agenda meningkatkan PAD tidak sederhana.
Ia menyangkut kemampuan pemerintah memperluas sumber pendapatan daerah sekaligus menjaga agar peningkatan penerimaan tidak menjadi beban yang tidak proporsional bagi masyarakat.
๐๐ก๐ฉ๐๐ฆ๐ง๐๐ฆ๐: ๐๐ก๐๐๐ ๐ญ๐ฌ,๐ฏ๐ณ ๐ฃ๐๐ฅ๐ฆ๐๐ก ๐ฃ๐๐ฅ๐๐จ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐ก๐๐๐ก ๐๐๐ก๐๐ฅ
Di bagian ini terdapat koreksi penting terhadap narasi awal.
Angka 10,37 persen bukan berarti investasi Sumbawa meningkat 10,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Data DPMPTSP yang diberitakan pada Juni 2026 menyebut realisasi investasi hingga Triwulan II mencapai Rp186,69 miliar, atau sekitar 10,37 persen dari target investasi 2026 sebesar Rp1,8 triliun.
Sementara itu, pemerintah melaporkan telah memberikan bantuan kepada 33 pelaku industri lokal dengan nilai sekitar Rp771,35 juta untuk mendukung industrialisasi produk unggulan daerah.
Jadi, indikator investasi perlu dibaca dengan hati-hati.
Yang perlu dipantau bukan hanya nilai investasi yang masuk, tetapi juga:
berapa tenaga kerja lokal yang terserap,
berapa nilai tambah yang tinggal di Sumbawa,
seberapa besar keterlibatan UMKM lokal,
dan bagaimana dampak investasi terhadap pendapatan masyarakat.
๐๐๐ข๐ ๐๐๐๐ก๐: ๐จ๐๐๐๐ก ๐ฃ๐๐ก๐ง๐๐ก๐ ๐ง๐๐ง๐ ๐๐๐๐ข๐๐ ๐๐ก๐ฉ๐๐ฆ๐ง๐๐ฆ๐
Perkembangan investasi besar juga terlihat dalam rencana pertambangan tembaga dan emas Blok Elang.
Pada 22 September 2026, Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama PT Amman Mineral Nusa Tenggara mengikuti konsultasi publik dalam rangka penyusunan AMDAL rencana kegiatan pertambangan Blok Elang beserta fasilitas pendukungnya.
Bupati Jarot menyampaikan bahwa konsultasi publik harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran.
Dalam konteks pemerintahan daerah, proyek sebesar ini akan menjadi salah satu ujian penting.
Investasi dapat membawa lapangan kerja, aktivitas ekonomi dan penerimaan daerah.
Pada saat yang sama, proyek berskala besar membutuhkan pengawasan lingkungan, transparansi, partisipasi masyarakat dan kepastian manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Karena itu, indikator keberhasilannya kelak bukan hanya berapa besar investasi masuk, tetapi juga berapa besar nilai tambah yang dirasakan masyarakat Sumbawa.
๐ฃ๐๐ก๐๐๐๐๐๐๐ก: ๐๐๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ๐ง๐จ ๐ฆ๐จ๐ ๐๐๐ช๐ ๐ฃ๐๐ก๐ง๐๐ฅ ๐๐๐ก๐๐๐ ๐ฆ๐๐๐ข๐๐๐ ๐ฃ๐๐๐ข๐ฆ๐ข๐
Kartu Sumbawa Pintar menjadi salah satu program unggulan di bidang pendidikan.
Hingga Juni 2026, sebanyak 444 mahasiswa tercatat sebagai penerima manfaat program tersebut.
Namun pada September 2026, muncul gambaran lain mengenai tantangan pemerataan pendidikan.
Wakil Bupati Ansori meninjau SDN Karya Baru di Kecamatan Orong Telu dan menemukan keterbatasan sarana pendidikan.
Sekolah tersebut dilaporkan hanya memiliki dua ruang kelas dengan fasilitas yang sangat terbatas. Pemerintah kemudian menyerahkan bantuan sekitar Rp345 juta untuk pembangunan ruang kelas dan pengadaan bangku.
Dua fakta ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan memiliki dua sisi.
Di satu sisi, pemerintah memperluas akses pendidikan tinggi.
Di sisi lain, kebutuhan dasar pendidikan di wilayah terpencil masih membutuhkan intervensi.
Karena itu, kualitas pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah beasiswa.
Ia juga berkaitan dengan kondisi sekolah, guru, akses geografis, fasilitas, kualitas pembelajaran dan keberlanjutan pendidikan.
๐ฆ๐จ๐ฅ๐ฉ๐๐ ๐ฃ๐จ๐๐๐๐: ๐๐๐๐๐๐ ๐๐ก๐ ๐ ๐๐ฆ๐ฌ๐๐ฅ๐๐๐๐ง ๐ ๐๐ก๐๐๐๐?
Bagian ini penting karena rekam jejak pemerintahan tidak hanya dapat dilihat dari dokumen pemerintah.
Ada pula ukuran lain:
persepsi masyarakat.
Penelusuran menemukan setidaknya dua kelompok hasil penelitian/survei yang relevan.
Pertama, penelitian akademik mengenai kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Kedua, survei MY Institute yang secara khusus memotret persepsi masyarakat terhadap pemerintahan JarotโAnsori.
๐ฆ๐จ๐ฅ๐ฉ๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐: ๐ด๐ฌ๐ฌ ๐ฅ๐๐ฆ๐ฃ๐ข๐ก๐๐๐ก
Penelitian berjudul โSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025โ diterbitkan dalam Jurnal Tambora.
Penelitian tersebut menggunakan 800 responden dengan metode multistage random sampling di seluruh Kabupaten Sumbawa.
Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Importance and Performance Analysis.
Penelitian yang kemudian dipublikasikan dalam jurnal pada 2025 tersebut menemukan bahwa secara umum masyarakat memberikan penilaian relatif baik pada sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi masih terdapat persoalan pada pemerataan infrastruktur, kualitas pelayanan tingkat kecamatan dan kabupaten, serta pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata.
Dalam publikasi lanjutan tahun 2026, penelitian Joni Firmansyah dan Rachmat Wasqita kembali mencatat skor rata-rata 6,89 pada skala 10 dan menyebut infrastruktur, bantuan sosial serta komunikasi publik sebagai aspek yang membutuhkan perhatian berdasarkan analisis IPA.
Penelitian ini penting sebagai referensi akademik.
Namun ia perlu dibedakan dari survei politik atau survei elektabilitas.
Fokusnya adalah persepsi terhadap kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
๐ ๐ฌ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐ง๐จ๐ง๐: ๐ฑ๐ณ,๐ฎ ๐ฃ๐๐ฅ๐ฆ๐๐ก ๐ ๐๐ก๐ฌ๐๐ง๐๐๐๐ก ๐ฃ๐จ๐๐ฆ
Temuan lain datang dari MY Institute, lembaga penelitian dan survei yang melakukan survei persepsi masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
Survei dilakukan pada 10โ28 Juni 2026 dengan 400 responden yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumbawa.
Metodenya adalah multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar ยฑ5 persen.
Wawancara dilakukan secara tatap muka dan dilengkapi quality control melalui spot check, verifikasi lokasi dan pemeriksaan data.
Hasilnya:
57,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati.
Angka tersebut terdiri atas:
โข 54,8 persen puas;
โข 2,4 persen sangat puas;
โข 42,8 persen tidak puas.
Jika dibandingkan dengan survei MY Institute pada Mei 2025, tingkat kepuasan yang dilaporkan turun dari 59,7 persen menjadi 57,2 persen, sedangkan ketidakpuasan meningkat dari 33,3 persen menjadi 42,8 persen.
Tetapi perubahan tersebut perlu dibaca bersama margin of error.
Dengan margin of error sekitar ยฑ5 persen, selisih kepuasan 2,5 poin tidak cukup untuk dibaca sebagai perubahan besar secara statistik tanpa analisis lebih lanjut.
Yang lebih menarik adalah indikator lain.
๐ ๐๐ฌ๐ข๐ฅ๐๐ง๐๐ฆ ๐ฅ๐๐ฆ๐ฃ๐ข๐ก๐๐๐ก ๐ ๐๐ก๐๐๐๐ ๐ฃ๐๐ ๐๐๐ก๐๐จ๐ก๐๐ก โ๐ฆ๐๐ ๐ ๐ฆ๐๐๐โ
Dalam survei MY Institute Juni 2026, 57 persen responden menyatakan pembangunan Kabupaten Sumbawa masih โsama sajaโ.
Sementara:
41,2 persen menilai pembangunan lebih baik.
1,8 persen menilai lebih buruk.
Angka tersebut tidak otomatis berarti masyarakat menilai pemerintahan gagal.
Jawaban โsama sajaโ dapat menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum merasakan perubahan yang cukup besar dalam kehidupan sehari-hari.
Dan di sinilah hasil survei menjadi relevan dengan data pembangunan.
Karena di satu sisi terdapat sejumlah program yang sudah berjalan.
Di sisi lain, masyarakat masih melihat persoalan seperti jalan, pemerataan pelayanan, lapangan kerja, air bersih dan kebutuhan dasar lainnya.
๐ฃ๐ฅ๐ข๐๐ฅ๐๐ ๐ฌ๐๐ก๐ ๐๐๐๐จ๐ ๐๐๐๐๐ก๐๐ ๐๐จ๐๐ฆ
Survei MY Institute juga memberikan temuan menarik mengenai Program Sumbawa Hijau Lestari.
Sebanyak 73,3 persen responden mengaku belum mengetahui program tersebut.
Hanya 26,7 persen yang menyatakan mengetahuinya.
Di antara mereka yang mengetahui program tersebut, 54,2 persen menilai pelaksanaannya belum berhasil dan 45,8 persen menilai berhasil.
Temuan ini tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan seluruh 12 program unggulan tidak dikenal masyarakat.
Namun ia memberikan pelajaran penting:
Program pemerintah membutuhkan dua hal sekaligus: pelaksanaan dan komunikasi publik.
Program yang berjalan tetapi tidak diketahui masyarakat akan sulit menghasilkan persepsi manfaat.
๐ฃ๐๐ ๐๐ฅ๐๐ก๐ง๐๐๐๐ก ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฑ: ๐๐๐ ๐๐จ๐๐ ๐ฆ๐จ๐ฅ๐ฉ๐๐ ๐ฃ๐ข๐ฆ๐๐ง๐๐
Agar pembacaan tidak hanya mengambil satu sisi, terdapat pula survei Magna Selekta Institute yang dilakukan pada 2025.
Dalam rilis hasil survei yang dipublikasikan Desember 2025, Magna Selekta melaporkan kepuasan terhadap pemerintah daerah meningkat dari 49,4 persen pada Juni 2025 menjadi 66,8 persen pada November 2025.
Survei tersebut melibatkan 800 responden dan dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan multistage random sampling.
Survei tersebut juga melaporkan skor rata-rata kinerja 6,89 dari skala 10.
Namun hasil survei Magna Selekta dan MY Institute tidak dapat dibandingkan secara sederhana seolah-olah merupakan satu seri survei yang identik.
Perbedaan lembaga, waktu pengumpulan data, instrumen, pertanyaan, metodologi dan konteks survei dapat memengaruhi hasil.
Karena itu, yang lebih aman adalah menjadikan keduanya sebagai potret persepsi publik pada waktu berbeda, bukan sebagai perlombaan angka.
๐๐ฃ๐๐ ๐ฃ๐๐ฅ๐จ๐๐๐๐๐ก ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฒ: ๐จ๐๐๐๐ก ๐๐ ๐ฃ๐๐๐ ๐๐ก๐ง๐๐ฆ๐
Pada September 2026, pemerintahan JarotโAnsori memasuki fase penting melalui perubahan APBD 2026.
Dalam perubahan KUA-PPAS, pendapatan daerah naik sekitar Rp45,83 miliar, dari Rp1,89 triliun menjadi sekitar Rp1,94 triliun.
Sementara belanja daerah meningkat jauh lebih besar, sekitar Rp224,51 miliar, dari sekitar Rp1,92 triliun menjadi Rp2,14 triliun.
Pemerintah menyatakan perubahan anggaran diarahkan untuk menyelesaikan kegiatan sebelumnya, memenuhi kebutuhan belanja berjalan, kebutuhan mendesak, program prioritas dan belanja modal.
Delapan prioritas pembangunan yang menjadi dasar perubahan KUA-PPAS mencakup:
โข peningkatan kualitas SDM;
โข penguatan nilai budaya Sumbawa;
โข tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
โข infrastruktur dan konektivitas;
โข lingkungan hidup serta mitigasi bencana;
โข ekonomi inovatif, inklusif dan berkelanjutan;
โข riset dan inovasi;
โข percepatan penurunan kemiskinan.
Tetapi seperti selalu terjadi dalam pemerintahan daerah:
bertambahnya anggaran tidak otomatis berarti bertambahnya hasil pembangunan.
Yang perlu dilihat adalah realisasi, kualitas output, ketepatan sasaran dan manfaatnya.
๐๐ฃ๐ฅ๐ ๐ ๐จ๐๐๐ ๐ ๐๐ก๐๐จ๐๐ ๐ฃ๐๐๐๐๐ฆ๐๐ก๐๐๐ก ๐ฃ๐ฅ๐ข๐๐ฅ๐๐
Memasuki September 2026, DPRD mulai memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan perubahan APBD.
Fraksi Gerindra meminta pemerintah memfokuskan anggaran pada 12 program unggulan dan menuntaskannya sebelum masa jabatan berakhir.
Fraksi NasDem menyoroti pengawasan belanja, SILPA dan pentingnya perhatian terhadap irigasi pertanian.
Fraksi DemokratโPPP Pembangunan menyoroti kerusakan jalan dan meminta peningkatan belanja modal untuk penanganannya.
Catatan tersebut adalah pandangan politik fraksi DPRD, bukan kesimpulan independen mengenai kinerja pemerintah.
Namun secara substantif, kritik tersebut menunjukkan bahwa DPRD mulai menggunakan program, anggaran dan capaian pembangunan sebagai bahan pengawasan.
๐๐๐ฅ๐ข๐๐ฅ๐๐ฆ๐ ๐๐๐ก ๐ฃ๐๐๐๐ฌ๐๐ก๐๐ก ๐ฃ๐จ๐๐๐๐
Evaluasi pemerintahan juga tidak berhenti pada proyek fisik.
Kinerja birokrasi menentukan apakah program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat.
Dalam penelitian akademik mengenai persepsi publik terhadap Pemerintah Kabupaten Sumbawa, aspek pelayanan administrasi dan digitalisasi layanan mendapatkan penilaian positif, sementara infrastruktur, bantuan sosial dan komunikasi publik disebut membutuhkan perhatian berdasarkan analisis prioritas.
Pada saat yang sama, pemerintah juga melakukan sejumlah langkah pembenahan tata kelola dan evaluasi kinerja.
Artinya, agenda reformasi birokrasi belum dapat dianggap selesai.
Ia merupakan proses yang harus diukur dari kualitas pelayanan, kecepatan respons, transparansi, profesionalitas ASN dan kepuasan masyarakat.
๐๐๐๐, ๐๐ฃ๐ ๐ฌ๐๐ก๐ ๐ฆ๐จ๐๐๐ ๐ง๐๐ฅ๐๐๐๐๐ง?
Jika seluruh data tersebut disusun secara kronologis, terdapat sejumlah jejak yang sudah cukup jelas.
Pertama, pemerintahan baru telah membentuk kerangka perencanaan melalui RPJMD 2025โ2029.
Kedua, 12 program unggulan telah dimasukkan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran.
Ketiga, penataan birokrasi telah dilakukan melalui mutasi 89 pejabat.
Keempat, pembangunan infrastruktur pertanian dan pengairan telah mendapatkan dukungan anggaran besar.
Kelima, Kartu Sumbawa Pintar telah menjangkau 444 mahasiswa hingga Juni 2026.
Keenam, terdapat dukungan terhadap industri lokal dan agenda investasi.
Ketujuh, perubahan APBD 2026 meningkatkan ruang belanja daerah.
Kedelapan, pemerintah mulai berhadapan dengan pengujian publik melalui DPRD dan survei persepsi masyarakat.
Semua itu merupakan jejak yang dapat didokumentasikan.
๐๐๐๐จ, ๐๐ฃ๐ ๐ฌ๐๐ก๐ ๐ ๐๐ฆ๐๐ ๐ ๐๐ก๐๐๐๐ ๐ฃ๐๐๐๐ฅ๐๐๐๐ก?
Di sisi lain, sejumlah indikator menunjukkan pekerjaan besar masih tersisa.
Target jalan mantap 80 persen belum tercapai.
Kemandirian fiskal masih menghadapi ketergantungan terhadap transfer.
Realisasi investasi hingga pertengahan 2026 masih jauh dari target tahunan.
Sejumlah kebutuhan pendidikan dasar di wilayah terpencil masih membutuhkan intervensi.
Sebagian program masih harus dibuktikan dampaknya, bukan hanya pelaksanaannya.
Komunikasi publik terhadap sebagian program juga masih menjadi persoalan dalam persepsi masyarakat.
Dan survei MY Institute menunjukkan bahwa meskipun 57,2 persen responden menyatakan puas, masih terdapat 42,8 persen yang menyatakan tidak puas.
Semua indikator tersebut merupakan bahan evaluasi, bukan vonis akhir.
๐ ๐๐ก๐๐จ๐๐จ๐ฅ ๐ฃ๐๐ ๐๐ฅ๐๐ก๐ง๐๐๐๐ก ๐๐๐ก๐๐๐ก ๐๐ข๐๐๐ ๐๐ก๐๐๐๐ฅ๐๐ก โ ๐ข๐จ๐ง๐ฃ๐จ๐ง โ ๐ข๐จ๐ง๐๐ข๐ ๐
Ada satu hal penting yang dapat dipelajari dari seluruh penelusuran ini.
Pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program.
Hubungan yang harus dilihat adalah:
Anggaran โ kegiatan โ output โ outcome โ perubahan kehidupan masyarakat.
Membangun irigasi adalah output.
Tetapi meningkatnya indeks pertanaman dan pendapatan petani adalah outcome.
Membangun jalan adalah output.
Tetapi menurunnya biaya transportasi, meningkatnya mobilitas dan berkembangnya aktivitas ekonomi adalah outcome.
Memberikan beasiswa adalah output.
Tetapi meningkatnya akses pendidikan dan kualitas SDM adalah outcome.
Membentuk satgas adalah output kelembagaan.
Tetapi stabilnya harga dan meningkatnya perlindungan petani adalah outcome.
Di sinilah evaluasi pemerintahan menjadi lebih substantif.
๐ฃ๐จ๐๐๐๐ ๐ฃ๐๐ฅ๐๐จ ๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐ฆ๐๐๐๐ก๐
Pada September 2026, pemerintahan JarotโAnsori belum memasuki akhir masa jabatan.
Karena itu, belum tepat membuat kesimpulan akhir mengenai keberhasilan atau kegagalan pemerintahan.
Namun sekarang justru merupakan waktu yang tepat untuk membangun baseline evaluasi publik.
Masyarakat dapat memantau sedikitnya 12 indikator:
1. Jalan mantap menuju target 80 persen.
2. Pertumbuhan pendapatan daerah dan PAD.
3. Infrastruktur pengairan pertanian.
4. Produktivitas dan pendapatan petani.
5. Investasi dan industrialisasi produk lokal.
6. Perlindungan harga benih, pupuk, gabah dan jagung.
7. Perlindungan pekerja rentan.
8. Program insentif pemuka agama.
9. Pertumbuhan UMKM dan entrepreneur muda.
10. Kualitas lingkungan dan ruang publik.
11. Kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
12. Pendidikan, kesehatan, gizi dan Kartu Sumbawa Pintar.
Jika indikator tersebut dipantau setiap tahun, masyarakat tidak perlu menunggu akhir masa jabatan untuk memahami arah pembangunan.
Publik dapat melihat sendiri:
mana yang meningkat,
mana yang stagnan,
dan mana yang masih membutuhkan percepatan.
๐ฅ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐ฌ๐๐ก๐ ๐ ๐๐ฆ๐๐ ๐๐๐ง๐จ๐๐๐ฆ
Hingga 26 September 2026, pemerintahan JarotโAnsori telah berjalan sekitar satu tahun tujuh bulan.
Dalam periode tersebut, sejumlah program sudah memasuki tahap pelaksanaan.
Tetapi perjalanan pemerintahan masih panjang.
Target jalan 80 persen belum tercapai.
Kemandirian fiskal masih menjadi tantangan.
Investasi masih harus dikejar.
Infrastruktur dasar di sejumlah wilayah masih membutuhkan perhatian.
Dan persepsi publik menunjukkan gambaran yang beragam: terdapat masyarakat yang puas dan melihat arah pembangunan membaik, tetapi terdapat pula kelompok yang belum merasakan perubahan berarti.
Data MY Institute, misalnya, menunjukkan 57,2 persen responden menyatakan puas, tetapi 57 persen juga menilai kondisi pembangunan masih โsama sajaโ. Dua angka tersebut tidak harus dipertentangkan.
Keduanya justru menunjukkan bahwa kepuasan terhadap pemerintahan dan persepsi terhadap perubahan pembangunan merupakan dua hal yang berbeda.
Seseorang dapat menilai pelayanan pemerintah cukup baik, tetapi pada saat yang sama belum melihat perubahan besar pada kondisi jalan, lapangan kerja atau pembangunan di wilayahnya.
Karena itu, evaluasi pemerintahan perlu membaca banyak indikator sekaligus.
Pada akhirnya, rekam jejak pemerintahan tidak ditulis hanya oleh pidato kepala daerah.
Ia juga tidak ditentukan oleh pemberitaan yang memuji atau mengkritik.
Rekam jejak pemerintahan ditulis oleh:
data,
keputusan,
anggaran,
pembangunan,
pelayanan publik,
dan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Perjalanan JarotโAnsori masih berlangsung.
Maka pertanyaan penting bagi Sumbawa bukan sekadar:
โApa yang sudah dilakukan?โ
Tetapi:
โApa yang sudah berubah?โ
Dan pertanyaan yang lebih penting untuk tahun-tahun berikutnya adalah:
โApa yang harus dituntaskan sebelum lima tahun mandat pemerintahan berakhir?โ
Desa Smart
Literasi, Informasi dan Edukasi Publik
๐๐๐ง๐๐ง๐๐ก ๐ฃ๐๐ก๐จ๐๐๐ฆ
Artikel ini merupakan penelusuran rekam jejak pemerintahan Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan JarotโAnsori berdasarkan informasi yang dapat ditelusuri hingga 26 September 2026.
Data yang berasal dari pemerintah, BPK, KPU dan dokumen perencanaan disajikan sebagai data atau laporan dari lembaga tersebut.
Pendapat dan kritik DPRD disajikan sebagai pandangan fraksi atau anggota DPRD yang menyampaikannya, bukan sebagai kesimpulan independen.
Hasil survei juga tidak diposisikan sebagai kebenaran tunggal mengenai kinerja pemerintahan. Setiap survei memiliki metodologi, waktu pengumpulan data, ukuran sampel dan instrumen masing-masing.
Khusus WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024, capaian tersebut tidak secara langsung dapat diklaim sebagai hasil pemerintahan JarotโAnsori karena pemeriksaan tersebut menyangkut tahun anggaran sebelum mereka dilantik. Namun WTP tersebut merupakan bagian dari fondasi tata kelola keuangan yang kemudian harus dipertahankan oleh pemerintahan berikutnya.
Demikian pula program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelum Februari 2025 perlu dibaca secara proporsional ketika menentukan kontribusi pemerintahan baru.
Artikel ini tidak dimaksudkan untuk memberikan penilaian politik, melainkan menyajikan informasi agar masyarakat memiliki dasar yang lebih baik dalam membaca perkembangan pembangunan Kabupaten Sumbawa.
๐ฆ๐จ๐ ๐๐๐ฅ ๐ฅ๐จ๐๐จ๐๐๐ก
1. KPU Kabupaten Sumbawa โ Keputusan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024.
2. Pemerintah Kabupaten Sumbawa โ Visi, Misi dan 12 Program Unggulan Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Periode 2025โ2030.
3. Pemerintah/Bapperida Kabupaten Sumbawa โ Dokumen dan informasi RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025โ2029.
4. BPK RI Perwakilan NTB โ Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024.
5. Pemerintah Kabupaten Sumbawa/Bapperida โ Perkembangan 12 Program Unggulan hingga Juni 2026.
6. RRI โ Capaian program ketahanan air dan pertanian Kabupaten Sumbawa.
7. RRI โ Kartu Sumbawa Pintar dan 444 mahasiswa penerima manfaat.
8. Pemerintah Kabupaten Sumbawa/DPMPTSP โ Data realisasi investasi 2026.
9. Pemerintah Kabupaten Sumbawa/DPRD โ Perubahan KUA-PPAS dan APBD 2026.
10. DPRD Kabupaten Sumbawa โ Pandangan umum fraksi terhadap Perubahan APBD 2026.
11. Jurnal Tambora / Universitas Teknologi Sumbawa โ Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, Joni Firmansyah, Rachmat Wasqita dan Fenna Aksara.
12. Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik / Universitas Samawa โ Analisis Persepsi Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025.
13. MY Institute โ Survei โSumbawa Hijau Lestari serta Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Periode 2025โ2030 dalam Persepsi Publikโ, Juni 2026.
14. Magna Selekta Institute โ Survei persepsi/kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2025.
15. Media daerah dan nasional โ digunakan sebagai sumber pendukung untuk kronologi kegiatan pemerintahan dan perkembangan pembangunan yang disebutkan dalam artikel.
